Wawancara Eksklusif Kemenkumham Ceritakan Suasana Lapas, Warga Binaan Sampai Keluarkan Air Mata

Tribun Jambi berkesempatan mewawancarai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jambi, Mhd Jahari Sitepu, SH, MSi

Penulis: Mareza Sutan AJ
Editor: Rahimin
tribunjambi/musawira
Kakanwil Kemenkumham Jambi, Mhd. Jahari Sitepu melakukan kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian, Sabtu (15/5/2021). 

Wawancara Eksklusif Kemenkumham Ceritakan Suasana Lapas, Warga Binaan Sampai Keluarkan Air Mata

TRIBUNJAMBIWIKI.COM - Kementerian Hukum dan HAM memiliki sejumlah program yang dijalankan di daerah.

tribunjambiwiki.com berkesempatan mewawancarai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jambi, Mhd Jahari Sitepu, SH, MSi didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Aris Munandar, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Morina Harahap.

Wawancara tersebut dapat disimak dalam petikan berikut.

Ada berapa satuan kerja Kemenkumham di wilayah Provinsi Jambi?

Kemenkumham: Di wilayah Kanwil Jambi, Lapas dan rutan sebanyak 14. Ada satu rutan yang terletak paling jauh, di Kerinci. Kemudian lapas ada 11, Rupbasan (rumah penyimpanan benda sitaan negara) ada satu, lapas khusus ada dua. Kemudian imigrasi ada tiga. Jadi jumlah satker (satuan kerja) di wilayah Provinsi Jambi ada 18.

Kanwil mengusulkan 15 untuk TPI. Tahun 2020, satu-satunya di lapas narkotika yang mendapat WBK ada di Provinsi Jambi. Di Imigrasi ada tiga, dua di antaranya mendapat WBK.

Dalam Hari Pemasyarakatan, banyak kegiatan. Diantaranya mengunjungi rumah ibadah, memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Kami juga mengumpulkan sumbangan untuk diberikan sebagai hidangan berbuka puasa yang kami bagikan di depan Kanwil Kemenkumham, sebanyak 1000 bungkus.

Kegiatan apa saja yang dilangsungkan di sana?

Kemenkumham: Banyak kegiatannya. Misalnya, ketika di lapas belum pandai mengaji, kemudian kita bina sampai bisa, sehingga keluar lapas nanti bisa mengajarkan kepada yang lain. Mereka juga membuat keterampilan.

Pembinaan di pemasyarakatan itu ada dua: pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Lapas juga bekerja sama dengan instansi lain untuk melakukan pembinaan tersebut.

Kakanwil Kemenkumham Jambi, Mhd Jahari Sitepu melakukan kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian, Sabtu (15/5/2021).
Kakanwil Kemenkumham Jambi, Mhd Jahari Sitepu melakukan kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian, Sabtu (15/5/2021). (tribunjambi/musawira)

Di lapas yang ada di Provinsi Jambi, paling banyak warga binaan perkara apa?

Kemenkumham: Dari 14 lapas dan rutan, itu sudah over. Di Jambi isinya sekitar 4.500 sedangkan kapasitas hanya sekitar 2.500. Sebagian besar di atas 50 persen perkara narkotika. Itu menjadi perhatian kita bersama, agar kasus narkotika menurut undang-undang, khususnya pengguna itu tidak harus masuk ke dalam (lapas), mereka semestinya direhabilitasi. Tapi kenyataannya, masih banyak yang masuk.

Kemudian banyak peraturan perundang-undangan mencantumkan pidana, sehingga kasus-kasus kecil pun dilaporkan. Kita harus menyampaikan, mestinya ada penyelesaian di luar hukum. Tidak harus masuk, karena ini akan menambah beban, dan pembinaan pun tidak maksimal.

Lapas di Jambi mengalami overkapasitas, apa itu menjadi kendala, dan bagaimana mengatasi kendala itu?

Kemenkumham: Tentu menjadi suatu kendala. Kenapa? Kalau overkapasitas, tentu semuanya menjadi terbatas. Misalnya, ruang binaan jadi ruang tahanan. Kemudian juga ini berpengaruh pada kesehatan. Mereka, ada istilahnya, berebut napas di dalam lapas, sehingga berpengaruh kepada kesehatan.

Beberapa upaya yang dilakukan, di antaranya asimilasi di rumah dengan mekanisme dan prosedur bagi mereka yang akan bebas 6 bulan ke depan. Tidak digeneralisir. Ini hanya untuk kasus pidana umum dan dibatasi, tidak berlaku untuk residivis.

Kami juga melakukan pemenuhan hak-hak ini secara online. Hak-hak bersyarat.

Terkait overkapasitas ini, satu saya minta, tolong PP 99 dihapuskan. Kenapa? Kita tahu kasus narkoba yang hukumannya di atas 5 tahun ada 70 persen. Kalau pun tidak bisa dihapuskan, tolong direvisi, sehingga berkurang penghuni lapas itu.

Pada pandemi Covid-19, bagaimana prosedur kunjungan di lapas?

Kemenkumham: Khusus masa pandemi Covid-19 ini, kita tidak boleh tatap muka dengan warga binaan, tapi pengiriman barang masih diizinkan. Untuk masa pandemi ini, misalnya momen Idul Fitri kemarin, keluarga bisa melakukan videocall langsung dengan keluarganya. Tidak bayar.

Tanggapan keluarga sangat senang. Apalagi di lapas anak di Muara Sabak, mereka sampai mengeluarkan air mata sambil videocall. Kita berdoa supaya cepat hilang pandemi Covid-19 ini.

Imigrasi di Provinsi Jambi melayani apa saja?

Kemenkumham: Ada untuk WNI dan WNA. Untuk WNI ada pembuatan paspor, baik paspor baru, penggantian paspor, dan kehilangan. Untuk WNA, ada perpanjangan izin tinggal lingkungan, perpanjangan kitas, dan perpanjangan kitap. Kemudian juga kita melakukan pengawasan.

Imigrasi punya program eazy pasport, itu programnya seperti apa, dan bagaimana prosedurnya?

Kemenkumham: Itu dilakukan Imigrasi kepada masyarakat. Apa lagi pada masa Covid-19 ini mencegah masyarakat datang ke Imigrasi, sehingga menjadi pemutus mata rantai. Di sini kita memberikan pelayanan dengan datang langsung ke pemohon.

Hal itu dilakukan kepada instansi, pemerintah, TNI-Polri, perguruan tinggi, yayasan, organisasi, sampai perumahan. Kita langsung pakai mobile unit.

Prosedurnya, mereka melakukan pengajuan permohonan untuk membuat paspor. Persyaratannya, seperti persyaratan yang dilakukan.

Di Provinsi Jambi ada tiga kantor Imigrasi: Jambi, Kerinci, dan Kuala Tungkal. Tantangan yang dihadapi seperti apa?

Kemenkumham: Masing-masing sudah memiliki pengawasan yang dilakukan Timpora (tim pengawasan orang asing). Jadi, kami saling berkoordinasi saja dengan Imigrasi di wilayah masing-masing, jika ada hal-hal yang ditemukan. Misalnya, ada orang asing yang punya kitas di wilayah lain.

Untuk WNA, kalau bekerja tentu sponsornya bekerja, kalau wisata sponsornya wisata. Tapi selama pandemi ini yang berwisata sudah hampir tidak ada lagi, sudah sekitar setahun lebih.

Belum lama ini sempat heboh masuknya warga negara asing. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak Imigrasi?

Kemenkumham: Di masa pandemi, pembatasan masuk Indonesia sudah dilakukan. Mulai dari surat Kemenlu, dan Imigrasi juga sudah membuat surat edaran. Namun seperti yang akhir-akhir ini, ada pengecualian orang asing yang bisa masuk ke Indonesia. Misalnya, anak dwikewarganegaraan yang tercatat sebagai WNI di Indonesia.

Kemudian yang memiliki kitas terbatas yang masih berlaku di Indonesia. Selain itu, mempunyai visa diplomatik dan kedinasan, izin tinggal diplomatik dan kedinasan, serta paramedis dan tenaga kerja asing strategis nasional.

Yang datang dengan pengecualian itu juga harus memenuhi prokes. Dia datang ke Indonesia juga harus memiliki surat keterangan yang sudah disahkan. Dia juga harus siap dikarantita. Jadi, yang datang itu pengecualian dan sesuai dengan prosedurnya.

Baca juga: Wawancara Eksklusif Ratu Munawaroh, Ramadhan dan Lebaran Pertama Berpisah dengan Anak (habis)

Baca juga: Canggihnya Mambis Inafis Yang Dimiliki Polresta Jambi, Bisa Deteksi Orang Hanya Lewat Sidik Jari

Di Provinsi Jambi, ada penetapan hak cipta tengkuluk. Bagaimana prosesnya sehingga tengkuluk menjadi hak cipta dari Provinsi Jambi?

Kemenkumham: Tengkuluk asli nenek moyang dari Jambi. Jadi, gubernur dan jajarannya menyampaikan kepada Kemenkumham agar ini didaftarkan, sehingga tidak ada yang bisa klaim lagi.

Kemudian contoh selanjutnya, di Kerinci terkenal dengan kulit manisnya. Dulu  harganya Rp5000. Kami sampaikan agar kulit manis ini didaftarkan. Jadi, sekarang harganya Rp50.000.(tribunjambi/Mareza Sutan A J)
 

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR
439 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved