Masa Jabatan Bupati Dua Kabupaten di Jambi Habis 17 Februari, Pemprov Menunggu Arahan Terkait Pjs

Masa jabatan bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Batanghari akan habis, dalam waktu dekat.

tribunjambi/musawira
Pasangan bupati dan wakil bupati Batanghari terpilih, M Fadhil Arief (kanan) dan Bakhtiar. Masa Jabatan Bupati Dua Kabupaten di Jambi Habis 17 Februari, Pemprov Menunggu Arahan Terkait Pjs 

Masa Jabatan Bupati Dua Kabupaten Habis 17 Februari Ini, Pemprov Menunggu Arahan Terkait Pjs 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Masa jabatan bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Batanghari akan habis, dalam waktu dekat.

Namun, hingga kini Pemerintah Provinsi Jambi tak kunjung mengusulkan nama penjabat bupati di dua kabupaten tersebut.

Untuk diketahui, masa jabatan bupati di dua kabupaten itu akan habis pada 17 Februari 2021.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Setda Provinsi Jambi Rahmad Hidayat mengatakan, pihaknya nanti akan mengusulkan nama pejabat dari eselon II Pemprov Jambi untuk mengisi kekosongan jabatan itu, jika diperlukan.

Baca juga: Keluarga Pesisir Selatan Solid Jika Ada Kader Sendiri Maju di Pilkada Kota Jambi, Ini Pesannya

Baca juga: VIDEO: Detik-detik Momen Haru Anak Kongo Menangis Ditinggal Anggota TNI Pulang ke Indonesia

Baca juga: VIDEO: Peresmian Gedung Labkesda Kota Jambi, Fasha Klaim Miliki Alat Canggih Deteksi Virus Corona

"Kami masih menunggu arahan dari pimpinan terkait siapa yang akan diusulkan untuk dua kabupaten itu," ungkap Rahmad, Rabu (3/2/2021).

Hingga kini, dia mengaku belum bisa memprediksi kapan usulan akan dikirimkan ke Mendagri. Namun jika sudah ada nama yang ditunjuk, pihaknya akan langsung meneruskan ke Kemendagri.

Kekosongan bupati di dua kabupaten itu, kata dia, bisa saja diisi kepala dinas atau badan dan kepala biro. Tidak ada kriteria khusus untuk menjadi penjabat bupati, hanya saja biasanya usulan disesuaikan dengan senioritas dan kepangkatan.

"Nanti kami akan mengusulkan, Kemendagri yang menetukan," selanya.

Namun kepala OPD yang rangkap jabatan sangat tidak mungkin di ajukan menjadi calon Pjs Bupati.

Alasannya, hal itu tidak memungkinkan, mengingat satu orang yang memiliki jabatan defenitif dan telah mendapat tugas tambahan Plt Kepala OPD, masih akan akan dijadikan penjabat (Pj).

Sebagai informasi, pelantikan Bupati Tanjab Barat dan Batanghari tak bisa dilantik tepat waktu pada 17 Februari mendatang.

Baca juga: Guru Honorer di Kota Jambi Ini Berhasil Wujudkan Mimpi Beli Rumah, Dari Hasil Berjualan Es Segar

Baca juga: Akademisi Jambi: Ada Celah yang Dimanfaatkan Pelaku Kasus Narkotika Saat Pandemi Covid-19

Baca juga: Menyibak Sosok M Fadhil Arief, Sang Birokrat yang Berkhidmat untuk Batanghari

Pengunduran itu dilakukan berdasarkan surat Kemendagri yang mempertimbangkan pelantikan serentak bupati atau wali kota dilakukan serentak pada April mendatang.

Pertimbangan ini disampaikan terkait dengan sedang terjadinya proses sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kendati di Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat tidak mengajukan gugatan ke MK, dua kabupaten tersebut tetap mengikuti keputusan yang ada.

Ikuti kami di
Penulis: Mareza Sutan AJ
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved