Ombudsman Soroti Masalah PETI di Jambi, Pemberantasan PETI Dinilai Masih Diskriminatif

Ombudsman Bicara PETI di Jambi, Pemberantasan PETI DinilaiMasih Diskriminatif 

TRIBUNJAMBIWIKI.COM, JAMBI - Pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi menjadi sorotan.

Ombudsman Perwakikan Jambi menilai, pemberantasan PETI di Provinsi Jambi masih belum dilakukan secara menyeluruh dan terkesan diskiminatif.

Berangkat dari kondisi itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Jafar Ahmad mendorong kegiatan 
tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

Baca juga: Jenderal Wismoyo Arismunandar Wafat, Adik Ipar Soeharto, Punya Karir Cukup Cemerlang di TNI AD

Baca juga: Peradaban di Provinsi Jambi Sejak Masa Prasejarah, Mengenal Suku-suku di Jambi Masa Dulu

“Kita mendukung kegiatan pemberantasan PETI yang dilakukan oleh teman-teman di dalam 
tim gabungan. Kita berharap bisa ditertibkan semua PETI dalam bentuk nyata, tidak tebang 
pilih," kata Jafar, Rabu (27/1/2021).

Sorotan Ombudsman tidak sebatas tebang pilih dalam pemberantasan PETI, namun juga dampaknya terhadap lingkungan.

Buruknya dampak PETI terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, disebabkan ketiadaan analisis dampak lingkungan hidup.

"Ini yang menjadikan aktivitas ilegal tersebut berbahaya bagi sekitar. Kegiatan PETI tentu tidak memiliki AMDAL sehingga berpotensi merusak lingkungan hidup," kata Jafar.

Baca juga: Jenazah Jenderal Wismoyo Arismunandar Orang Dekat Soeharto Dimakamkan di Astana Giribangun 

Baca juga: Kawasan Terdampak PETI di Provinsi Jambi Makin Mengkhawatirkan, Kini Capai 39 Ribu Hektare

Ombudsman, masih kata Jafar, meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum, TNI-Polri secara menyeluruh mengawasi dan menindak praktik penambangan tanpa izin tersebut.

Ombudsman Jambi sebagai lembaga pengawasan publik turut andil mengawasi kegiatan pemberantasan PETI.

Selain itu, Ombudsman mengajak masyarakat ikut aktif melaporkan bila dalam kegiatan tersebut terjadi maladministrasi, melalui kantor Ombudsman mau pun layanan telekomunikasi Ombudsman.