ICW Tantang 100 Hari Perppu KPK Harus Terbit, Mahfud MD Tantang Balik: Memang ICW Siapa?

ICW memberi tantangan pada Mahfud MD untuk segera terbitkan Perppu KPK dalam 100 hari. Mahfud menanggapi dengan memberi tantangan balik.

ICW Tantang 100 Hari Perppu KPK Harus Terbit, Mahfud MD Tantang Balik: Memang ICW Siapa?
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menantang balik ICW yang memberi deadline 100 hari Perppu KPK harus terbit. 

Kurnia berharap Mahfud dapat ikut mendorong Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu KPK.

"Kita sangat berharap besar agar Prof Mahfud bisa terus konsisten mendorong lahirnya Perppu. Bahkan kalau kita boleh memberikan limitasi waktu, 100 hari," kata Kurnia ketika ditemui Kompas di Kantor ICW, Senin (28/10/2019).

Jabatan Menkopolhukan yang disandang Mahfud dianggap oleh Kurnia dapat menjadi ujian konsistensi.

Pasalnya selama beberapa waktu belakangan Mahfud menyatakan bahwa langkah paling tepat untuk menyelamatkan KPK yang kini berada di ujung tanduk adalah dengan menerbitkan Perppu.

Oleh karena itu Kurnia menyatakan jika Perppu KPK tidak segera terbit dalam 100 hari, dirinya mengusulkan agar Mahfud mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam.

Kurnia menganggap waktu yang diberikan adalah tepat, yaitu 100 hari.

Terlebih Mahfud MD selama ini dikenal sebagai sosok publik figur yang pro terhadap pemberantasan korupsi.

Seperti informasi yang telah beredar, Mahfud pernah bertemu dengan Jokowi bersama dengan para tokoh lain.

Baca: Kronologi Menkopolhukam Wiranto Ditusuk Orang Tak Dikenal, Pelaku Telah Diamankan

Baca: Jadi Menteri, Mahfud MD Sempat Telepon Keluarga Minta Doa Keselamatan, Ibunda Ungkap Masa Kecilnya

Pertemuan tersebut membahas dan mendiskusikan mengenai Perppu KPK.

Seusai pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan akan mempertimbangkan adanya penerbitan Perppu KPK.

Namun hingga kini Perppu yang dinanti oleh ICW dan masyarakat belum kunjung diterbitakan.

Mahfud MD telah resmi dilantik sebagai Menkopolhukam periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 2019-2024 menggantikan Wiranto.

Pelantikan tersebut tentu saja membawa kabar gembira untuk menyelamatkan KPK yang kini diduga telah dilemahkan.

(TRIBUNNEWSWIKI/Magi, TRIBUNNEWS/Christoforus, KOMPAS/Ardito)

Ikuti kami di
Editor: Adya Rosyada Yonas
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved